Profil Dinas Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia tidak hanya dilakukan dengan misi nasional tetapi juga misi global yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs). MDGs yang memiliki target untuk mencapai kesejahteraan rakyat berakhir tahun 2015. Penghujung tahun 2015, sebagai titik tolak momen peralihan dari Millenium Development Goals (MDGs) menuju Sustainable Development Goals (SDGs) sampai tahun 2030 yang merupakan kebijakan global yang berkesinambungan (Rusni, 2021)

Terlepas dari telah tercapai tau belum tercapainya target pembangunan MDGs, MDGs telah member banyak pencerahan bagi sistem pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, agenda pembangunan global SDGs merupakan peluang besar untuk melanjutkan pembangunan. SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs (ITB, 2022)

Mengukur tingkat pencapaian hasil pembangunan suatu negara, termasuk pembangunan bidang kesehatan digunakan suatu indikator yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan, (3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (BPS, 2019b).
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota Makassar diperlukan indikator kinerja dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan. SPM Dinas Kesehatan Kota Makassar terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) (Kemenkes, 2019b).

Dalam rangka penyediaan media untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian atau hasil penyelenggaraan pembangunan kesehatan Kota Makassar tahun 2021 dengan mengacu kepada Visi SDG’s 2015 dan SPM Bidang Kesehatan tahun 2021, maka Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar ini diterbitkan. Sistematika penyajian Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021 ini adalah dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar.

Selengkapnya (silahkan download Profil Dinas Kesehatan Tahun 2021)